Ratih Desak Menkraf Intervensi Perdagangan Ilegal Komodo

14-11-2023 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru saat mengikuti rapat kerja Kemenparekraf/Baparekraf di Ruang Rapat Komisi X DPR, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto: Farhan/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru meminta pemeritah, dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menkraf) Sandiaga Salahuddin Uno untuk memberikan intervensi terhadap perdagangan ilegal satwa komodo. 


“Saya dengar banyak penjualan hewan komodo, kisaran harganya itu 2 jutaan (kalau saya tidak salah) hingga 30 juta,” ungkapnya saat mengikuti rapat kerja Kemenparekraf/Baparekraf di Ruang Rapat Komisi X DPR, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). 


Menurut Ratih, Komodo merupakan aset yang menarik para wisatawan baik mancanegara maupun nasional untuk berkunjung ke Taman Nasional Pulau Komodo dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).


Sebagai daerah destinasi yang sedang dikembangkan, lanjut Ratih, penting bagi Pemerintah melindungi hewan langka tersebut. “Komodo ini kan hewan yang dilindungi, kalau perdagangan ilegal ini tidak diintervensi bisa punah,” cemasnya. 

 

“Komodo ini kan hewan yang dilindungi, kalau perdagangan ilegal ini tidak diintervensi bisa punah,” 


Ditempat yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menkraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya mengikuti persoalan penjualan bayi komodo yang dilakukan oknum. Saat ini, lanjutnya, permasalahan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum dan secara tegas telah menindak.


“Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Pengelola Taman Nasional Pulau Komodo dan  Badan Otoritas Labuan Bajo Florest untuk melakukan pemberdayaan terutama melalui desa-desa yang ada dikawasan taman nasional komodo termasuk juga desa-desa yang sudah mendapatkan pelatihan, pendampingan dan sebagian sudah memasuki jaring desa wisata,” ungkapnya. (rnm/aha)

BERITA TERKAIT
Hetifah Sjaifudian Minta Kendala Pengisian PDSS di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan
08-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan...
Komisi X Dorong Solusi bagi Siswa Terhambat Daftar SNBP
07-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh 373 sekolah menyebabkan ratusan siswa terancam gagal mengikuti...
Komisi X Dukung Penguatan Kelembagaan Bagi Pendidikan Nonformal dan Informal
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan yang mengurusi pendidikan nonformal dan informal di Indonesia....
Legislator Minta Empat Kementerian Ini Jangan Kena Efisiensi Anggaran
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran...